MONITORSULUT, —-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi bagian utama dari misi pembangunan daerah.
Pada Oktober 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan kerja ke Manado dan berdiskusi dengan jajaran pemerintah provinsi di Wisma Negara Bumi Beringin.
Pertemuan ini membahas penguatan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP), integrasi data aset daerah, serta transparansi pengadaan barang dan jasa. Melalui sinergi ini, Sulawesi Utara menegaskan komitmen untuk menekan potensi penyimpangan di lingkungan birokrasi.
(Sumber: manadonet.com, manadoline.com)
Langkah pembenahan juga ditunjukkan melalui penegakan akuntabilitas keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut pada pertengahan tahun menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024. Dari hasil tersebut, Pemprov Sulut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara beruntun sebuah capaian yang mencerminkan konsistensi pengelolaan keuangan publik.
(Sumber: sulut.bpk.go.id, dp3ad.sulutprov.go.id)
Selain itu, pemerintah provinsi juga mempercepat proses penertiban dan sertifikasi aset daerah. Program ini menjadi tindak lanjut dari rekomendasi KPK terkait pengamanan aset publik dan pencegahan penyalahgunaan barang milik daerah. Di sisi lain, proses pengadaan barang dan jasa terus disederhanakan untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan efisien.
(Sumber: vivasulut.com)
Meski sejumlah kemajuan dicapai, evaluasi BPK masih menemukan beberapa tantangan, seperti penyempurnaan mekanisme pengadaan dan peningkatan kepatuhan administrasi di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi audit secara bertahap dan berkelanjutan.
(Sumber: petasulut.com)
Upaya reformasi ini menunjukkan bahwa pemberantasan KKN bukan sekadar slogan, tetapi bagian dari strategi pembangunan Sulawesi Utara yang berkelanjutan. Sinergi antara Pemprov Sulut, KPK, BPK, dan BPKP menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.
Dengan konsistensi langkah dan pengawasan lintas lembaga, Sulawesi Utara diarahkan menjadi provinsi yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga memiliki integritas tinggi dalam setiap proses pemerintahan.
Sumber data:
KPK.go.id, Manadonet.com, Manadoline.com, Sulut.BPK.go.id, DP3AD.Sulutprov.go.id, Vivasulut.com, Petasulut.com
