Monitorsulut.Com, Sitaro – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) kembali mencatat kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2024. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Heronimus Makainas dalam rapat paripurna DPRD terkait penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Senin (21/7/2025).
Makainas memaparkan, dari target pendapatan daerah sebesar Rp592,76 miliar, berhasil direalisasikan Rp573,53 miliar atau 96,76 persen. Sementara realisasi belanja dan transfer mencapai Rp579,84 miliar dari pagu anggaran Rp620,61 miliar, atau sekitar 93,43 persen.
Meski terjadi defisit anggaran Rp6,31 miliar, jumlah itu jauh lebih kecil dari perkiraan awal sebesar Rp27,84 miliar. Bahkan, daerah masih mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp21,53 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan program tahun berikutnya.
“Ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efisien dengan pengendalian belanja yang baik,” ujar Makainas.
Dalam neraca keuangan per 31 Desember 2024, total aset Pemkab Sitaro tercatat Rp1,24 triliun, dengan kewajiban Rp4,23 miliar. Dengan demikian, ekuitas bersih daerah mencapai Rp1,23 triliun, menandakan kondisi fiskal yang tetap stabil.
Secara operasional, pendapatan daerah mencapai Rp524,60 miliar, sedangkan beban sebesar Rp571,70 miliar, menghasilkan defisit operasional Rp51,81 miliar. Namun, kondisi ini dinilai wajar karena sebagian besar belanja diarahkan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Dari sisi arus kas, kegiatan operasional menghasilkan pemasukan Rp37,32 miliar, sementara aktivitas investasi mengeluarkan Rp43,64 miliar, sehingga saldo kas akhir tahun berada di angka Rp21,54 miliar.
Ranperda pertanggungjawaban APBD 2024 ini juga dilengkapi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, Pemkab Sitaro kembali berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Opini WTP ini menjadi bukti tata kelola keuangan daerah dilaksanakan secara transparan, efisien, dan akuntabel,” tutup Wakil Bupati.
