MONITORSULUT, BITUNG — Pemerintah Kota Bitung menggelar Upacara Korpri yang dirangkaikan dengan Peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Rabu (20/5/2026), di Lapangan Kantor Wali Kota Bitung. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bitung, Hengky Honandar.
Momentum nasional itu menjadi ajang refleksi penting mengenai semangat persatuan, kemandirian bangsa, hingga tantangan era digital yang kini dihadapi Indonesia.
Dalam amanatnya, Hengky Honandar menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat atas lahirnya kesadaran kebangsaan melalui berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908.
Menurutnya, sejarah mencatat lahirnya Boedi Oetomo sebagai “fajar menyingsing” bagi bangsa Indonesia, ketika kaum terpelajar pribumi mulai menyatukan kekuatan melalui pemikiran, pendidikan, dan organisasi untuk melawan penjajahan, melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama ini menjadi kelemahan perjuangan bangsa.
“Semangat tahun 1908 merupakan tonggak perubahan dari perjuangan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomasi demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat,” ujar Hengky Honandar di hadapan peserta upacara.
Ia menambahkan, makna Kebangkitan Nasional harus dipahami sebagai proses yang terus bergerak dan menyesuaikan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas kebangsaan. Menurutnya, tantangan bangsa saat ini tidak lagi semata soal mempertahankan wilayah, melainkan menjaga kedaulatan informasi dan menghadapi transformasi digital secara bijak.
Pada peringatan Harkitnas 2026, pemerintah mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Tema tersebut, kata Hengky, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap generasi muda sebagai fondasi utama masa depan bangsa.
“Tema ini mengandung pesan bahwa kemajuan negara tidak ditentukan oleh ketergantungan pada pihak lain, melainkan oleh kemampuan rakyatnya untuk bersatu dan membangun kemandirian bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hengky Honandar juga menyoroti berbagai program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menyebut Program Makan Bergizi Gratis kini telah berjalan di berbagai sekolah di Indonesia sebagai upaya membangun fondasi kesehatan generasi muda sejak dini. Selain itu, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, peningkatan kualitas guru, hingga penyediaan beasiswa untuk mengurangi kesenjangan kualitas sumber daya manusia.
Tak hanya di bidang pendidikan, pemerintah juga memperkuat sektor kesehatan melalui layanan Cek Kesehatan Gratis yang diharapkan mampu memberikan perlindungan medis secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
“Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan saat ini sedang dibangun menjadi satu ekosistem kesejahteraan yang utuh,” ungkapnya.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Hengky menilai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Program tersebut diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, kebutuhan pokok, obat-obatan murah, hingga layanan ekonomi dasar lainnya.
Selain itu, perhatian pemerintah terhadap perlindungan generasi muda di ruang digital juga menjadi sorotan dalam amanat tersebut. Hengky menyampaikan bahwa pemerintah telah memberlakukan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital berisiko tinggi sejak 28 Maret 2026.
“Kebijakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam ruang digital yang sehat, aman, dan sesuai dengan usia perkembangan”, katanya.
(Yulia)
