Kepengurusan DWP Sitaro Masa Bakti 2024–2029 Resmi Dikukuhkan Secara Virtual.

berita terbaru, Sitaro5438 Dilihat

Monitirsulut.com, Sitaro – Kepengurusan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) masa bakti 2024–2029 secara resmi dikukuhkan pada Rabu, (11/06/ 2025). Pengukuhan dilakukan secara virtual serentak oleh Ketua DWP Provinsi Sulawesi Utara, Ny. Christiani Kepel-Soputan, dan diikuti oleh seluruh jajaran pengurus DWP dari instansi pemerintah serta kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.

Untuk wilayah Kabupaten Sitaro, kegiatan dipusatkan di Media Center Kantor Bupati dan turut dihadiri langsung oleh Bupati Sitaro, Chyntia Inggrid Kalangit, Wakil Bupati Heronimus Makainas, serta Ketua Tim Penggerak PKK Sitaro, Lesly Makainas-Sasiwu.

Dalam sambutannya, Bupati Sitaro menekankan pentingnya peran DWP sebagai mitra strategis pemerintah, bukan sekadar organisasi pendamping ASN. Ia menyoroti bahwa DWP memiliki kontribusi nyata dalam mendukung program pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, sosial, dan budaya.

“DWP bukan hanya organisasi istri ASN. Lebih dari itu, DWP berperan penting dalam memberdayakan perempuan dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah,” ujar Bupati Kalangit.

Lebih lanjut, ia berharap agar pengurus yang baru saja dikukuhkan dapat menjalankan tugas dengan semangat dan komitmen tinggi, serta menciptakan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Momentum pengukuhan ini menjadi awal baru dalam memperkuat kiprah perempuan di ranah pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sitaro,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Sulawesi Utara, Ny. Christiani Kepel-Soputan, dalam arahannya menegaskan bahwa para pengurus yang dilantik harus menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk bekerja secara kolektif dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah.

“Dharma Wanita Persatuan harus terus berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan, serta menjalin sinergi dengan pemerintah daerah untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan,” tutur Kepel-Soputan.