MONITOR Sulut – Upaya pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sehingga evaluasi cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) dan lumbung pangan masyarakat (LPM) penting dilakukan. Hal ini diungkapkan Kadis Pangan Daerah Ir Sandra Moniaga MSi saat membuka kegiatan di salah satu hotel ternama di Sulut, Senin (31/05/2021)
Lanjut Moniaga, sesuai amanat UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menyatakan cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota dan cadangan pangan pemeringah provinsi dimana penyaluran dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan atau menghadapi keadaan darurat lainnya
Dikatakannya pula, kondisi stock CPPD Sulut dan keberadaan lumbung pangan masyarakar (LPM) untuk mendukung ketersediaan panvan masyarakat sehingga bisa dilaporkan ke badan ketahanan pangan kementerian RI melalui data base LPM dan direktorat lumbung pangan masyarakat.
Sementara itu Kabid Distribusi dan Cadangan Dinas Pangan Daerah Frangky Tintingon menyatakan kegiatan ini sangat penting unthk mengevaluasi CPPD di 15 Kabupaten/Kota dan menata LPM yang ada sehingga dibuatkan data base untuk melihat sejauh mana data lumbung pangan yang aktif dan tak aktif .
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah Kepala Dinas Kabupaten/Kota serta Kabid dan jajaran terkait yang mewakili. (Stv)
