Meski begitu, tak bisa dibantah, Minahasa Tenggara terus mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam semua bidang.
Setelah terbentuk awal menjadi daerah otonom, pembangunan beberapa sektor sempat tersendat di awal usai berpisah dari wilayah Minahasa Selatan (Minsel) 2007 silam sebagai kabupaten induknya. Bahkan hingga beberapa tahun berjalanan, untuk pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang sangat rumit. Dimana dalam setiap pemeriksaan BPK (hingga 2013) Kabupaten Mitra tak mampu keluar dari penilaian opini disclamer.
Mulai pengelolaan keuangan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertanian, pariwisata perikanan semuanya digenjot.
Sejumlah program pro rakyat pun diterapkannya guna penopang pembangunan Kabupaten Mitra. Alhasil, tingkat kesejateraan masyarakat terus meningkat. Sejumlah sektor pun jadi unggulan, bahkan ada yang melebihi diatas capaian daerah lain di Sulut.
Ide besar bupati yang biasa disapa JS pun terus dilaksanakan dari tahun ke tahun. Selain diarahkan untuk pembangunan sejumlah infrastrukutur, juga menyasar pada peningkatan kesejahteraan, serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
Adapun menginjak usia ke 12 ini, tema yang diangkat, yakni “Mitra Menuju Era Informasi dan Teknologi”. Hal ini digaungkan Pemerintah Kabupaten Mitra di momentum HUT ke 12, tahun 2019 ini.
Lantas tema tersebut seakan layak dan pantas dikarenakan, di Kabupaten Mitra sendiri sejak awal 2018 ini sudah terlebih dahulu menerapkan sistem e-kinerja, e-budgeting dan e-planning.
Tak hanya sampai di situ, bahkan seluruh program pemkab ini, lanjut bupati dipastikan dipantau langsung ke link KPK dan kejaksaan serta kepolisian.
“Ini dalam rangka good governance dan clean governance. Serta semuanya wajib sesuai aturan,” tambah bupati yang berhasil membawa Mitra meraih opini WTP dalam tiga tahun terakhir.
Di sisi lain, beragam terobosan yang diraih Pemkab Mitra, melalui tangan dingin dan otak cerdas JS, mendapatkan apresiasi Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw.
Menurutnya, apa yang dilakukan bupati untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan, menjadi contoh bagi daerah lain di Sulut.
Mantan Ketua DPRD Sulut ini, menambahkan, prestasi Mitra meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiga kali berturut-turut turut memberikan hasil penilaian bagi Provinsi Sulut.
“Jadi kalau daerah penilaian keuangan baik, maka ini akan berdampak di penilaian provinsi. Makanya terima kasih atas kontribusi Mitra untuk Sulut,” tandas Kandouw.
Dia juga menyatakan, Mitra masuk 3 besar terbaik untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut.