MONITOR SULUT, Mitra – Torehan prestasi demi prestasi terus digoreskan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan kembalinya meraih capaian SPM Tertinggi ke-7 Nasional dan tertinggi ke-2 Regional Sulawesi.
Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tujuh kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Dan secara langsung diserahkan Ketua BPK RI Perwakilan Manado Karyadi, S.E. M.M. Ak. CA. CFrA, CSFA dan diterima Bupati James Sumendap SH didampingi Ketua DPRD Mitra Marty Ole.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah David Lalandos AP.MM menyampaikan, dengan diraihnya WTP ke-7 ini atas dorongan dan motifasi dari Bupati James Sumendap SH bekerja sama dengan pihak Kajari Minsel dan Polres Mitra, Jumat (13/05/2022).
“Dengan ucapan syukur atas semua motivasi dan dorongan dari Pak Bupati Sumendap serta kerjasama dengan Kajari dan Polres Mitra serta Kabupaten Minahasa Tenggara boleh menerima hasil yang memuaskan,” ungkap Lalandos.
Lalandos juga memberikan banyak terima kasih kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lewat kerja keras dan kerja sama seluruh ASN di lingkup Pemkab Mitra. Dan patut diberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Mitra yang selalu mengawal penggunaan anggaran tahun 2021.
“Opini WTP ini bisa dicapai berkat proaktifnya Organisasi Perangkat Daerah saat melakukan pemeriksaan baik pemeriksaan internal dan Pemeriksaan dari BPK. Sehingga apresiasi patut diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Mitra yang sudah melakukan fungsi kontrol penggunaan anggaran Pemerintah Daerah, lewat pengawasan anggaran Kabupaten Mitra boleh meraih Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK,” kata Lalandos.
Turut mendampingi Bupati saat penerimaan LHP LKPD yakni Kaban BKD Mecky Tumimomor, Inspektur Marie Makalow, serta para asisten. (***/Jw)
