Mitra, MONITORSULUT.com. – Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 yang secara langsung dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, untuk Wilayah III yang meliputi Provinsi D.I. Jogyakarta, Jawa Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin (24/02).
Menteri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan bahwa Kementerian PANRB memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi, dan mengharapkan agar semua kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan semua perangkat daerah tetap berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dengan lebih baik.
“Efisiensi harus dibangun secara sistematik bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal dan tidak berkelanjutan. Efisiensi tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun berjalan, sebagaimana praktek yang selama ini terjadi” ujar Kumolo.
Kumolo juga mengharapkan agar para Gubernur, Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah untuk lebih fokus dan lebih serius lagi dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil.
“Agar tata kelola pemerintah dapat berjalan dengan baik dan bisa berorientasi dengan hasil yang baik, maka SAKIP sangat penting untuk masyarakat, dan bukan hanya kepentingan pemerintah semata” ungkap Kumolo.
Sementara itu Bupati James Sumendap menyampaikan bahwa untuk penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2019, Kabupaten Minahasa Tenggara memperoleh nilai B.
“Kualitas pembangunan kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorentasi hasil pada Pemkab Mitra telah menunjukkan hasil yang baik. Namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut, karena itu berbagai upaya akan terus dilakukan, agar ditahun-tahun mendatang nilai SAKIP bisa naik. Kalau daerah lain bisa, Mitra juga harus bisa” jelas Sumendap.
Lebih lanjut Pj. Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP. MM menambahkan bahwa sesuai PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ada 5 (lima) indikator yang dipakai untuk penilaian Sistem Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja, serta tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran, mewujudkan pemerintahan yang berorentasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Karena itu kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan bergerak cepat secara bersama untuk melaksanakan 5 (lima) indikator yang menjadi penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
“Wajib bagi kepala perangkat daerah untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang terintegrasi dengan program kegiatan yang ada di masing-masing perangkat daerah” kata Lalandos.
Turut hadir dalam mendampingi Bupati James Sumendap, Pj. Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP. MM., Kepala Bappeda DR. Grace Oroh, Kabag Organisasi DR. Ridwan, MAP, Kabag Umum Setdakab Arce Kalalo, SH, Irban Ir. Sonny Silvanus, Kasubag TUP Judistira Kandow, SSTP dan Aspri Bupati Morthen Kawulusan. (James)
