MONITORSULUT——Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menerima secara langsung kunjungan kerja Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI di Wisma Negara, Bumi Beringin, Manado, Kamis (13/11).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda nasional dalam inventarisasi materi penyusunan Rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 serta Prolegnas Prioritas Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi atas langkah PPUU DPD RI yang datang langsung ke daerah untuk mendengarkan masukan dan pandangan dari pemerintah daerah serta masyarakat. Menurutnya, kehadiran PPUU di Sulawesi Utara menunjukkan komitmen nyata untuk memastikan proses legislasi nasional berpijak pada kebutuhan dan realitas di lapangan.
“Kami menyambut baik kunjungan ini karena memberi ruang bagi daerah untuk menyampaikan pandangan dan kebutuhan yang relevan dengan kondisi masyarakat. Diharapkan hasil dari pertemuan ini dapat menghasilkan kebijakan hukum yang adaptif dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ungkap Gubernur Yulius Selvanus.
Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WITA ini diikuti oleh anggota PPUU DPD RI, pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan OPD, akademisi, serta tokoh masyarakat. Diskusi berlangsung dinamis dengan pembahasan menyeluruh terkait arah dan prioritas legislasi nasional, termasuk bidang ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.
Ketua rombongan PPUU DPD RI menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ia menilai Sulut memiliki kontribusi penting dalam pengembangan wilayah timur Indonesia, sehingga masukan dari daerah ini menjadi bagian yang signifikan dalam penyusunan Prolegnas mendatang.
Melalui pertemuan tersebut, PPUU DPD RI menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pusat dan daerah agar setiap rancangan undang-undang yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Kunjungan kerja ini sekaligus untuk mempererat kerja sama antara DPD RI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan kebijakan legislasi yang lebih responsif, berkeadilan, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional.
(Yulia)
