MONITOR Sulut -Gubernur Sulut Olly Dondokambey menegaskan wajib bagi semua komponen memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan pemiku yang jujur adil dan demokratis. Dimana perlu kerjasama untuk mengantisipasi berita Hoax yang berpotensi mengganggu tahapan pemilu. Hal ini diungkapkan Gubernur melalui Kasat Pol PP Steven Liow dalam kegiatan FGD AIPI.
Sementara itu, Ferry Daud Liando dosen Fisip dan mantan aktivis mahasiswa ini mengatakan bahwa beberapa faktor mengapa tindakan Hoax dan delegitimasi itu sulit dihindari. Pertama UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mensyaratkan parpol harus memiliki kursi 20 persen atau 25 persen suara sah nasional hasil pemilu sebagai syarat parpol mengusung calon Presiden dsn wakil Presiden. Syarat itu terlalu tinggi sehingga menyebabkan kontestan Pilpres sangat terbatas. “Tahun ini hanya 2 Calon. Ini sangat berbahaya. Kompetisi terjadi head to head, lawan dan kawan bisa dengan mudah dikenali dan pemilih terpolarisasi pada 2 gerbong dan saling berhadapan. Gesekan sulit di hindari menyebabkan permusuhan,” tandas Liando seraya menambahkan harusnya jumlah capres jangan dibatasi. Caranya adalah memperkaya angka parlement treshold. Lanjut Liando, tidak harus banyak parpol ke parlemen tapi semua parpol yg lolos sebaiknya bisa mengususng capre kemudian, masa kampanye terlalu panjang. Padahal kampanye ternyata tidak cukup efektif mempengaruhi pemilih karena kecenderungan yang pragmatis. Pemilih konflik bukan karena perbedaan idiolgi tetapi perbedaan dalam mengusung figur. Sementara, jangka waktu rekapitulasi terlalu panjang. Proses pencoblosan hingga pengumuman resmi memakan waktu satu bulan lebih. Ini meberikan kesempatan terjadinya kecurigaan. Kemudian reaksi masyarakat bisa berlebihan.
Sementara Ketua Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan , harus diakui bahwa ada terdapat sejumlah hambatan dalam menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu. Kerap tidak sinkron antara norma yang satu dengan norma yang lain.
Terkait Hoax Malonda mengatakan bahwa tidsk semua berita-berita yang berkembang itu adalah Hoax, sebab sebagian juga mengandung kebenaran. Ditambahkan Salman Saelangi anggota KPU Sulut mengakui selama ini mereka kerap menjadi korban berita bohong.
Mantan Aktivis Unsrat ini mengakui sedang mengkaji sejumlah kasus apakah akan diproses atau tidak.
Setly Kohdong mewakili parai Demokrat setuju bahwa Hoax terjadi karena persaingan sangat ketat. Hal itu karena gaji anggota DPRD sangat besar sehingga banyak yang berkepentingan untuk Menang. Dr Tommy Sumakul mewarning agar penyelenggara di tingkat ad hoc harus diberikan pembinaan dsn bimtek dengan benar agar kerja-kerja mereka profesional. Diskusi dihadiri oleh sejumlah pengurus parpol dan tim sukses capres, caleg, akademisi, Mahasiwa dan LSM. Dr Johny Suak selaku koordinator pelaksana diskusi mengatakan bahwa diskusi Sepeti ini akan secara reguler dilaksanakan terutama dalam mengawal pemilu yang lebih demokratis. Diskusi dipandu Boy Paparang Sip, kepala sekretariat AIPI MAnado
Untuk diketahui, Fenomena Hoax dan delegitimasi penyelenggara pemilu awalnya diprediksi hanya sampai pada saat pencoblosan. Namun demikian fenomena ini ternyata masih terus merajalela pasca pencoblosan sehingga dampaknya adalah keresahan sosial. Hal ini merupakan salah satu kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dsn Jaringan Demokrasi (jadi) Jumat 26 April 2019. Bertemakan Fenoemena Hoax dan delegitimasi penyelenggaraan Pemilihan Umum menghadirkan pembicara diskusi adalah Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Ferry Daud Liando Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat. Salman Saelangi Anggota kpu Sulut. Dr (C) Herwyn Malonda Ketua Bawaslu Sulut dan Dr (C) Johny Suak koordinator JADI Sulut. (stv)
