MONITOR Sulut – Gubernur Sulut diwakili Kepala Dinas Dukcapil Sulawesi Utara (Sulut) DR Lynda Watania membuka Rapat Kerja Evaluasi Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (06/10/2022)
Kegiatan menghadirkan narasumber yakni Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH dan Koordinasi Wilayah IV Adjrun Rahmat, M.Eng.
Dikatakan Kadis Wantania bahwa, per Juni 2022 penduduk Sulawesi Utara berjumlah 2.664.312 jiwa. Di antaranya 1.362.526 jiwa laki dan 1.301.786 jiwa perempuan.
” Jumlah penduduk ini merupakan potensi dalam mendukung gerak roda pembangunan daerah di masa depan,”tukas Alumni Lemhanas ini seraya menambahkan sistem administrasi kependudukan diterapkan di seluruh wilayah NKRI merupakan terobosan yang sangat penting dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil karena telah mampu menyelaraskan keberagaman prosedur di setiap daerah dan dalam satu sistem.
Menurut Watania yang merupakan Birokrat Senior dengan sejumlah jabatan eselon II yang pernah dipegang, bahwa SIAK terpusat merupakan langkah maju dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Di mana pelayanan Adminstrasi Kependudukan di daerah dapat langsung dikontrol oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.
“Sehingga setiap progres pelayanan dapat diketahui setiap saat baik oleh Pusat maupun yang ada di daerah,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menetapkan beberapa indikator penilaian untuk mengukur capaian kinerja provinsi dan kabupaten kota
Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Dinas Dukcapil dan KB Daerah terhadap target capaian progress nasional saat ini berada pada level 3 dgn terpenuhinya 8 indikator.
Di mana 7 indikator merupakan agregasi pelayanan Dinas Dukcapil kota kota yaitu progres capaian Akte kelahiran anak, Kartu Identitas Anak, penerapan tanda tangan elektronik, penggunaan kertas HVS 80 gram, pelayanan terintegrasi, inovasi pelayanan dan penerapan buku pokok pemakaman.
Dan satu indikator yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam pemanfaatan data kependudukan yang saat ini sudah lima OPD telah melakukan PKS.
Progres capaian ini merupakan bukti sinergitas antara Pemerintah provinsi dengan Pemerintah kabupaten/ kota dalam memenuhi target Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Fakhrulloh mengapresiasi Dukcapil-KB Sulut yang telah menginisiasi Raker Evaluasi Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Kemendagri memberikan respon positif gagasan Dukcapil-KB Sulut. Diharapkan Koordinasi Wilayah dilakukan, agar pola seperti ini dilaksanakan setiap Korwil masing-masing. Untuk memacu target nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (**/Stv)
Gubernur Diwakili Kadis Watania Buka Raker Evaluasi Penataan Admin Kependudukan dan Capil Targetkan Progres Pelayanan, Sinergitas dan Kinerja
