MANADO, MonitorSulut.com – Probolinggo, Jawa Timur, menjadi pilihan sumber pasokan cabai rawit untuk Sulawesi Utara dalam intervensi jangka pendek menghadapi tekanan harga. Bank Indonesia (BI) Sulut menyebut keputusan tersebut tidak diambil semata berdasarkan ketersediaan komoditas.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan sebelum fasilitasi distribusi pangan (FDP) cabai rawit dilakukan dari Probolinggo.
“Setelah mempertimbangkan aspek harga, karakteristik cabai, ketersediaan pasokan, serta biaya distribusi, opsi fasilitasi dari Probolinggo dinilai paling memungkinkan,” kata Joko dalam kegiatan FDP cabai rawit di Manado, 15 September 2026.
Sebanyak 2,4 ton cabai rawit kemudian didatangkan dari Probolinggo. Pasokan tersebut tiba di Manado pada Senin malam, 14 September, untuk selanjutnya disalurkan pada Selasa pagi, 15 September, saat aktivitas pasar mulai berlangsung.
Joko menjelaskan, FDP merupakan instrumen intervensi jangka pendek yang digunakan untuk menutup kesenjangan pasokan akibat gangguan produksi dan tekanan cuaca.
Melalui pengaturan rantai distribusi serta pengawasan di tingkat eceran, harga cabai rawit di tingkat konsumen ditargetkan maksimal Rp57.000 per kilogram sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP).
Intervensi tersebut dilakukan di tengah tekanan harga cabai rawit yang turut memengaruhi inflasi Sulawesi Utara. Pada Agustus 2026, inflasi Sulut tercatat 0,29 persen secara bulanan (mtm), dengan inflasi kumulatif mencapai 3,68 persen (ytd).
Cabai rawit memberikan andil 0,33 persen terhadap inflasi bulanan tersebut. Tekanan harga masih berlanjut hingga September, dengan harga cabai rawit dari Gorontalo mencapai Rp140.000 per kilogram pada 11 September 2026.
Menurut Joko, kondisi tersebut dipengaruhi penurunan produksi dari Gorontalo sebagai salah satu sentra pasokan utama maupun sentra produksi lokal Sulawesi Utara yang terdampak kekeringan.
Meski mendatangkan pasokan dari luar daerah, Joko menegaskan FDP bukan ditujukan untuk menggantikan produksi petani Sulawesi Utara.
“FDP tidak dimaksudkan untuk menggantikan produksi petani Sulawesi Utara, melainkan sebagai penyangga stabilisasi harga,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, mengatakan sinergi antarinstansi diperlukan dalam menghadapi tantangan cuaca dan ketergantungan pasokan dari wilayah Indonesia lainnya.
Jemmy berharap intervensi jangka pendek tersebut dapat berjalan bersamaan dengan upaya penguatan produksi lokal, mitigasi dampak El Niño dan penguatan ketahanan pangan daerah.
Dalam pengawalan distribusi, Dinas Ketahanan Pangan mendukung pengaturan penyaluran ke titik-titik sasaran, sementara Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara melakukan pemantauan harga dan penyaluran di tingkat eceran.
TPID Sulawesi Utara juga mengarahkan penguatan produksi lokal dan kalender tanam sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan dalam jangka menengah dan panjang.