MONITOR Sulut– Program Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam memajukan Kota Manado terkait penanganan Banjir terus bergerak maju, lewat Dinas Prasarana Pemukiman (Praskim) Sulut yang dipimpin Ir Steve Keppel melakukan rapat konsultasi, Jumat (11/02/2022)
Bertempat di kantor Praskim Sulut Praskim, BPN, Balai Sungai menghadirkan Camat Tikala dan Camat Wanea berikut warga yang terkena pembebasan lahan kota Manado khususnya yang menolak pembebasan lahan dan solusinya sukses digelar.
Diketahui setidaknya ada 2250 pemilik tanah yang akan kena pembebasan lahan kota Manado. Mereka menempati lahan disepanjang DAS Tondano, DAS Tikala, DAS Sario.
” Dari total 2250 pemilik lahan yang datang tadi adalah 11 warga yang menolak” terang Keppel.
Dialog atau konsultasi berlangsung alot dan tajam. ” Dari 11 warga yang menolak, 5 orang yang hadir. Dan yang sudah setuju dan menandatangi ada 3 orang” ungkap Keppel.
Menariknya mewakili Kepala BPN Rio menuturkan, ” Jika masih tetap menolak silahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan, ” tandasnya menyusul ” protes” warga yang ikut konsultasi.
” Tidak setuju dalam hal apa? Supaya kita bicarakan bersama,”sambungnya.
Camat Wanea Deisy Kalalo, menilai ini adalah kesempatan kita untuk bertanya agar ada solusi.” Memang pembebasan lahan masih terkendala,”katanya.
Sementara itu perwakilan warga baik Wanea dan Ranomut mempertanyakan nilai yang akan diberikan, agar semua jelas.
Dari BPN pun menegaskan bahkan tim penilai adalah independen yakni tim apprasial yang menilai baik secara fisik dan non fisik, tak melihat dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun semua berdasarkan aturan, karena kalau tak setuju ada jalur yang akan dilakukan warga lewat bantuan hukum.
Kadis Praskim Steve Keppel yang sekaligus memoderator kegiatan menyebutkan rapat ini justru untuk menentukan tahapan persiapan untuk pembebasan lahan.
” Proyek ini sudah jalan dari Desember 2021″ katanya seraya menambahkan ini baru tahap awal. Mudah- mudahan infrastruktur penunjang lainnya bisa terwujud. (Stv)
