DPRD Sulut Gelar Paripurna Penetapan Tata Tertib, Perkuat Pedoman Kerja Kelembagaan

MANADO, MONITORSULUT.COM – Penataan mekanisme kerja kelembagaan menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal inilah yang mendasari penyempurnaan Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Utara tentang Tata Tertib DPRD.

Tahapan penyempurnaan tersebut mencapai agenda penting melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (10/11/2026), dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Utara tentang Tata Tertib DPRD.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, Dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Royke Anter dan Stela Runtuwene.

Dalam agenda tersebut, pembacaan rancangan serta materi peraturan dilakukan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib, Dr. Royke Roring.

Penyempurnaan tata tertib ini menjadi bagian dari upaya DPRD Sulut menyesuaikan pedoman internal kelembagaan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas kedewanan.

Tata tertib memiliki peran penting karena menjadi acuan dalam mengatur mekanisme persidangan, pelaksanaan rapat, hubungan kerja antaralat kelengkapan dewan, hingga tata cara pengambilan keputusan.

Keberadaan aturan yang jelas juga diperlukan untuk menjaga keteraturan pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, tata tertib tidak hanya mengatur aktivitas internal lembaga, tetapi juga menjadi bagian dari sistem kerja yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab para wakil rakyat.

Melalui penyempurnaan tersebut, DPRD Sulut diharapkan memiliki pedoman kerja yang semakin terarah, sehingga pelaksanaan tugas kelembagaan dapat berlangsung sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Rapat paripurna dihadiri anggota DPRD Sulut yang hadir secara langsung di ruang sidang, serta diikuti anggota lainnya melalui konferensi daring.

Penetapan rancangan peraturan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam menata mekanisme kelembagaan agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan berjalan berdasarkan aturan yang jelas.