MONITORSULUT,Sangihe- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat Peduli Sangihe, Kamis (11/9/2025), di ruang sidang utama DPRD. Pertemuan ini menjadi ajang penyampaian aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan krusial seperti listrik, air bersih, kesehatan, hingga transparansi anggaran, yang turut dihadiri
Rapat ini dihadiri oleh 25 perwakilan masyarakat yang dipimpin Koordinator Lapangan Marslem Pulumbara, serta dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, sejumlah OPD, Manajer PLN UP3 Tahuna, Direktur PDAM, dan 22 anggota DPRD.
RDP tersebut dipimpin Ketua DPRD Ferdy Sondakh, SE, didampingi Wakil Ketua I Rizald Paulus Makagansa dan Wakil Ketua II Marvein Hontong, SH.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Ferdy Sondakh menjelaskan, pelaksanaan RDP merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang disampaikan Aliansi Masyarakat Peduli Sangihe mengenai sejumlah persoalan mendesak di sektor pelayanan publik.
“Surat dari Aliansi berisi permasalahan penting yang membutuhkan perhatian serius, di antaranya soal pelayanan listrik, air bersih, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan. Karena itu, DPRD menghadirkan seluruh pihak terkait agar dapat bersama-sama mencari solusi terbaik,” ujar Sondakh.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusifitas daerah di tengah dinamika sosial yang berkembang.
“Sangihe adalah rumah kita bersama. Mari kita tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan saling menghormati dalam menyikapi berbagai persoalan,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Aliansi Masyarakat Peduli Sangihe menyampaikan sejumlah aspirasi yang terbagi dalam lima sektor utama:
1.Perusahaan Listrik Negara (PLN)
•Menjamin ketersediaan listrik secaraberkelanjutan.
•Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
•Memastikan keamanan instalasi listrik.
•Memberikan kompensasi atas kerugian masyarakat akibat gangguan listrik.
2.Perumda Ake’u Banua (PAB) Sangihe
•Menjamin ketersediaan air bersih yang layak konsumsi.
•Meninjau kembali tarif air yang dinilai memberatkan masyarakat.
•Menyesuaikan tarif dengan kualitas pelayanan.
3.Pajak dan Retribusi Daerah
•Meminta pembatalan Perda Nomor 1 Tahun 2024 beserta aturan turunannya.
4.BPJS Kesehatan
•Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5.Kinerja dan Anggaran DPRD Sangihe
•Menuntut transparansi penggunaan anggaran DPRD.
•Menghentikan perjalanan dinas dan kegiatan reses yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
•Mengoptimalkan kegiatan di dalam daerah serta menghapus tunjangan yang dianggap tidak relevan.
Koordinator Lapangan Marslem Pulumbara menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menentang pemerintah atau lembaga legislatif, melainkan untuk mendorong perubahan nyata dalam pelayanan publik.
“Kami datang dengan niat baik, agar pemerintah dan DPRD benar-benar mendengar suara rakyat kecil. Masalah listrik, air, dan pelayanan publik sudah lama menjadi keluhan masyarakat,” ujar Pulumbara.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Michael Thungari menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum terbuka antara masyarakat dan pemangku kepentingan daerah.
“Kritik dan aspirasi masyarakat adalah bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Kami akan menindaklanjuti setiap poin yang disampaikan dengan kajian dan langkah konkret sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Thungari.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama antara Pemkab, DPRD, dan perwakilan masyarakat untuk membentuk tim kecil yang akan menindaklanjuti hasil RDP dalam waktu dekat.
Dengan adanya forum ini, diharapkan sinergi antara masyarakat, legislatif, dan eksekutif semakin kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh warga Kepulauan Sangihe. (Moy)
