Mitra, MONITORSULUT – Rapat paripurna dengan pembahasan yang cukup alot, Badan Anggaran DPRD Minahasa Tenggara (Mitra) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), akhirnya mensahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mitra Tahun Anggaran (TA) 2018, digelar pada Kamis (30/11).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Tavif Watuseke didampingi Wakil Ketua Tonny Hendri Lasut dan Katrien Mokodaser telah menetapkan APBD 2018, dan mensahkan peraturan daerah tentang perubahan kedua Perda nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mitra tahun 2013-2016.
Bupati James Sumendap,SH saat memberikan sambutannya, sangat berterima kasih dan berikan pengharggaan setinggi-tingginya kepada Banggar dan TAPD yang lewat pembahasan serius telah memperoleh kesimpulan yang semuanya demi Mitra yang lebih baik.
“Apresiasi setinggi tingginya serta teroma kasih kepada Badan Anggaran DPRD dan TAPD lewat berbagai pembahasan demi Mitra yang lebih baik kedepan,” ujar Sumendap.
Sumendap juga menjelaskan target APBD di bidang infrastruktur yang memgalami kemajuan yang cukup signifikan, karena infastuktur perkampungan dan perkotaan kita sudah tinggal landas artinya hampir sudah selesai pada posisi 98%, sehingga RPJMD infrastuktur 4 tahun ini sudah diposisi 126 persen artinya capaian RPJMD melampaui target.
“Untuk tahun ini, infrakstruktur mulai Bentenan sampai Suhuyon dan dari Ratatotok sampai Pangu kita akan menyelesaikan infrastruktur dasar,” papar Sumendap.
Sumendap juga mengatakan, tahun 2018 untuk meningkatkan perekonomian pertanian dan perkebunan, Pemkab Mitra akan membuka jalan akses perkebunan dan pertanian serta akses jalan untuk pariwisata.
“Untuk tahun 2018 program APBD dikhususkan untuk kesejahteraan rakyat Minahasa Tenggara,” kata Sumendap.
Selain itu, bupati juga memaparkan berbagai kegiatan per 1 Januari, di mana seluruh masyarakat Mitra menjadi peserta BPJS, insentif bagi lansia, dan insentif bagi pemimpin agama.
“Bukan karena akan menghadapi Pilkada, namun ini merupakan kewajiban Pemerintah untuk sejahterakan rakyat, karena target kita, kalau target infrastruktur tidak tercapai tidak akan lahir program ini,” ucapnya.
Sumendap juga menjelaskan untuk pembangunan pasar sudah rampung 90%, karena tinggal pasar Molompar yang sudah dianggarkan tahun 2018, sarana prasarana olahraga sudah diposisi 60-70 persen, dan sarana lainnya sudah diposisi 100 persen.
“Berkat kerja keras dari seluruh pihak, serta seluruh jajaran Pemerintah dan masyarakat dengan adanya pengawasan dari DPRD hingga bisa mendapatkan hasil yang baik,”tandas Sumendap. (James)
