MONITORSULUT——– Gelombang keluhan pedagang di Pasar Winenet, Girian, dan Sagerat menguak persoalan serius dalam pengelolaan pasar rakyat di Kota Bitung.
Tingginya beban sewa lapak yang tak sebanding dengan kondisi pasar menjadi keluhan utama, menandakan belum optimalnya kinerja direksi PD Pasar dalam merespons persoalan pedagang.
Sehingga Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, turun langsung ke pasar pada Selasa (16/12).
Langkah ini diambil setelah pemerintah kota menilai pengelola pasar belum mampu menghadirkan solusi konkret atas masalah yang berlarut-larut dihadapi pedagang kecil.
Sebagai langkah darurat, Pemkot Bitung menetapkan kebijakan diskon sewa lapak sebesar 50 persen bagi pedagang di tiga pasar rakyat tersebut.
Kebijakan yang mulai berlaku Januari hingga Juni 2026 ini menjadi bentuk intervensi pemerintah sekaligus sinyal kuat bahwa keluhan pedagang tidak boleh diabaikan.
“Pasar adalah urat nadi ekonomi rakyat. Jika pengelolanya belum bisa memberikan jawaban atas beban yang dirasakan pedagang, maka pemerintah wajib hadir,” tegas Hengky saat meninjau langsung aktivitas pasar.
Keputusan Wali Kota ini sekaligus menjadi sorotan terhadap kinerja direksi pasar yang dinilai kurang responsif dan minim terobosan.
Alih-alih melakukan evaluasi internal atau penyesuaian kebijakan sewa sejak awal, persoalan justru dibiarkan hingga memicu keresahan pedagang dan penurunan aktivitas jual beli.
Selain memangkas sewa lapak, Wali Kota juga menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pasar, mencakup tata kelola, kebersihan, hingga kenyamanan.
Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan pasar rakyat tidak hanya menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi juga ruang usaha yang layak dan manusiawi bagi pedagang.
Pemkot Bitung berharap kebijakan tersebut dapat menjadi momentum pembenahan serius pengelolaan pasar. Intervensi kepala daerah ini sekaligus menjadi peringatan agar direksi pasar lebih peka, adaptif, dan berpihak pada kepentingan pedagang sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
(Yulia)
