MONITORSULUT.COM,MINAHASA–Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kaleosan Kecamatan Lembean Timur menuai sorotan. Dana dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu terdampak Covid-19 ini diduga sengaja dipolitisir oleh pemerintah desa setempat untuk kepentingan tertentu.
Ada masyarakat yang mengeluh tidak menerima BLT tahap 1. Padahal saat penyaluran nama yang bersangkutan sudah dipanggil melalui pengeras suara oleh salah seorang perangkat desa Kaleosan.
“Jelas kami kecewa karena tidak tahu ada persoalan apa sehingga kami yang awalnya terdaftar sebagai penerima BLT tahun ini tiba-tiba diganti oleh hukum tua,” keluh salah satu warga Kaleosan yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Dia sangat yakin namanya masuk sebagai penerima BLT Dana Desa tahun ini. Sebab daftar penerima BLT di desa Kaleosan sempat diumumkan oleh kepala jaga melalui pengeras suara.
“Nama saya ada (dipanggil lewat pengeras suara, red) makanya saya langsung ke rumah hukum tua dengan harapan untuk menerima BLT. Tapi setibanya di sana hukum tua mengatakan saya tidak terdaftar sebagai penerima,” tuturnya dengan nada kecewa.
Ia pun menduga, alasan namanya dicoret dari penerima BLT karena masalah politik. Sebab saat ini didesanya sementara berlangsung pemilihan hukum tua.
“Masalahnya plt hukum tua kami saat ini memihak ke salah satu calon, makanya kami yang dianggap tidak satu pilihan dengannya sengaja dikeluarkan dari daftar penerima bantuan pemerintah,” ujarnya lagi.
Ia pun berharap supaya baik Dana Desa maupun ADD di Desa Kaleosan tidak dipolitisir untuk kepentingan tertentu, apalagi di tengah pelaksanaan pemilihan hukum tua saat ini. “Setahu kami dana desa itu dari pemerintah untuk digunakan demi kesejahteraan masyarakat, makanya kami harap tidak ada politisasi yang disengaja untuk kepentingan tertentu,” pungkasnya.
Sementara itu Hukum Tua Kaleosan, Herni Lontaan menangapi hal ini, membantah dengan adanya kesalahan dalam pembacaan nama penerima.
“Jadi nama penerima sudah sesuai dengan pemerintah desa keluarkan. Dan nama-nama yang dipanggil sudah sesuai dengan daftar penerima, Dimana sesuai data penerima ada sebanyak 73 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di desa Kaleosan dan sudah dibagikan secara merata dan menurutnya sudah tepat sasaran, ” ujar Kumtua, kepada media ini ketika dihubunggi Via WA.
Terkait hal ini Camat Lembean Timur James limpele mengatakan, mungkin ada kesalahpahaman dalam pemangilan nama terkait penyaluran BLT.
“Jadi menurut informasi dari pemerintah desa bahwa ada kesalahpahaman dalam pemangilan nama. Dan terkait Pilhut di desa ini kami berharap bagi hukumtua harus netral terhadap kedua calon dan tidak memihak, jika ada yang memihak selaku pemerintah kecamatan akan memberikan sangsi tegas, ” ucap Camat, saat dihubunggi via WA.
“Kepada masyarakat juga dihimbau untuk menjaga keamanan dan bagi kumtua dan Panitia Pilhut kami tegaskan harus bersikap netral dan menjaga Integritas dan siapapun yang jadi harus menerima hasil tersebut. Intinya kepada semua masyarakat, jelang dan pelaksanaan pilhut harus menjaga keamanan di desa, ” pintanya.(win)
