MONITORSULUT,Sangihe- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat atas tanah leluhur. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Michael Thungari saat menerima audiensi tim PT. Tambang Mas Sangihe (TMS), Selasa (29/07/2025), di Ruang Rapat Bupati.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh CEO PT. TMS, Terry Filbert, bersama jajaran manajemen perusahaan. Dari pihak Pemerintah Daerah, hadir sejumlah pejabat penting, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Khusus Bupati Bidang Infrastruktur, Lingkungan, Pendapatan dan Investasi, serta Staf Khusus Bidang Politik dan Komunikasi Publik. Turut hadir pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Kesbangpol, dan Kepala Bagian Sumber Daya Alam.
Audiensi ini merupakan bagian dari upaya komunikasi langsung PT. TMS dengan Pemerintah Daerah guna menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses pengurusan perizinan perusahaan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Michael Thungari secara tegas menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam hal penerbitan izin pertambangan, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Kami ingin memperjelas bahwa kewenangan penerbitan izin bukan berada di tingkat daerah, melainkan sepenuhnya menjadi ranah Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kami menyerahkan segala proses perizinan kepada pihak yang berwenang di pusat,” tegas Michael.
Meski demikian, Bupati menekankan bahwa Pemerintah Daerah tetap memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi potensi dampak terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Jika pada akhirnya seluruh proses perizinan dipenuhi oleh pihak perusahaan, perhatian utama kami akan tertuju pada potensi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Pemerintah tidak akan mengorbankan tanah Sangihe dan keselamatan masyarakat hanya demi keuntungan satu atau beberapa pihak saja,” tegasnya lagi.
Bupati juga menambahkan bahwa Pemkab Sangihe tetap membuka diri terhadap peluang investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, selama dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hukum, etika, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
“Pertemuan ini menjadi bukti jika Pemerintah Kabupaten Sangihe konsisten menjaga keseimbangan antara keberlanjutan alam dan kepentingan hidup masyarakat, serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakan pembangunan,” pungkas Thungari. (Moy)
