MONITOR Sulut – Kerja kerja dan kerja terus ditunjukkan BPJS Kesehatan Suluttenggomalut, dimana dalam lokakarya memaparkan program JKN KIS dalam mengurangi perbedaan aksebilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan serta capaian dan tantangan Universal Health Coverage (UHC), Kamis (04/07/2019) pagi tadi
Dalam mewujudkan Indonesia Universal Health Coverage (UHC), menurut Andayani Budi lestari Direktur Perluasan dan Pelayanan BPJS Kesehatan dalam lokakarya sistem jaminan sosial Nasional Bappenas, bahwa program JKN KIS mengurangi perbedaan aksebilitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
“Dimana untuk capaian peserta JKN KIS tahun 2014 hingga 21 Juni 2019 yakni 222.547.316 jiwa yang pesertanya dari PNS, TNI/ Polri pejabat negara, dan pegawai swasta,” tandas Andayani
Lanjut Andayani, dalam program integrasi Jamkesda ke program JKN-KIS tahun 2014 sampai 1 Juni 2019 sudah 510 kabupaten/ kota mengintegrasikan Jamkesda dari total 514 kabupaten /kota.Sementara tinggal 4 Pemerintah daerah belum integrasi Jamkesda ke JKN KIS di Nusa Tenggara Timur yakni Malaka dan Yahukimo sementaa Provinsi Papua yakni Tolikara dan Asmat
Ditambahkan Andayani, sementara pencapaian UHC hingga 1 Juni 2019 ada di 160 kabupaten dan 52 kota dan 9 provinsi yakni Jakarta, Aceh, Gorontalo, Papua barat Kalimantan Utara, Sulut, Bali Yogyakarta dan Banten, dimana dampak program JKN ini meningkatkan angka harapan hidup sebesar 29 tahun, kemudian meningkat kesempatan kerja , menyelamatkan masyarakat jatuh dalam kemiskinan serta melindungi masyarakat miskin dari kondisi yang lebih parah.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Suluttenggomalut dr Anurman Huda MM AAK menjelaskan capaian dan tantangan program JKN KIS dikedeputian Wilayah sulutenggo Malut.
Menurutnya, untuk UHC Sulut pencapaiannya hingga 1 Juni 2019 kepesertaannya 2.713.611 jiwa atau 10,72 persen dimana dari 15 kabupaten/ Kota tinggal Bolmong dan Boltim yang belum UHC. “Sementara untuk Sulteng capaian peserta 2.800.688 jiwa atau 94.76 persen dari 13 kabupaten/ kota dan ada 5 yang belum UHC yakni Poso, Sigi, Banggai Kepulauan, Tojo Una-una dan Banggai laut, dan Provinsi Gorontalo ada 1.278.596 jiwa kepesertaan atau 108.30 persen dari 6 kabupaten /kota dan Maluku Utara dari 10 kabupaten/ kota baru 3 yang UHC dengan capaian peserta 904.894 Jiwa atau 69.19 persen,” tandas Anurman seraya menambahkan bahwa BPJS Kesehatan memberikan apresiasi bagi 24 kabupaten dan 5 Kota serta 2 provinsi yakni Sulut dan Gorontalo.
Ditambahkannya pula, dari data yang ada ini, masih ada hambatan dimana data BU potensial tidak valid, pekerja tidak mempunyai NIK, keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri dan keluarga ke program JKN KIS, sehingga ada solusi yang diberikkan yakni penerbitan regulasi daerah, alokasi anggaran Pemda, komitmen lintas sektor dan partisipasi publik (stv)
