MONITOR Sulut – Dalam memastikan optimalnya penyelenggaraan program JKN-KIS pada tahun 2019, maka di awal tahun, Manajemen telah menetapkan tiga fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2019, yaitu meningkatkan kemampuan pembiayaan jaminan kesehatan, meningkatkan kepuasan peserta, meningkatkan kapasitas operasional organisasi. Dimana tiga fokus utama ini telah diuraikan melalui berbagai program kerja yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar fokus ini dapat tercapai secara signifikan. Hal ini diungkapkan Deputi Direksi Wilayah SuluttenggoMalut Anurman Huda melalui Hendra Rompas Asdep Monitor Evaluasi saat membacakan sambutan Direktur Utama Fachmi Idris dalam HUT ke-51 BPJS Kesehatan, dalam upacara bendera Senin (15/07/2019).
“Kita akui, masih banyak yang harus dibenahi sepanjang semester I ini. Masih terdapat beberapa regulasi yang perlu kita perjuangkan untuk mendapatkan dukungan dari pihak terkait serta poin-poin bauran kebijakan dan rekomendasi BPKP yang mutlak harus kita selesaikan, baik melalui pendekatan yang bersifat case by case, maupun melalui pendekatan yang bersifat sistemik,” tandas Rompas seraya menambahkan dari sisi organisasi, untuk menjalankan program-program yang telah ditetapkan, dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh Duta BPJS Kesehatan agar penyelenggaraan program dalam semester II tahun 2019 ini dilaksanakan sesuai rencana, sehingga didapatkan hasil yang optimal sesuai dengan yang sudah direncanakan.
Lanjut Rompas lewat penegasa. Dirut Fachmi yang memintakan agar seluruh unit kerja segera melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya sudah terlaksana. Dan pastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan tidak hanya sebatas dilaksanakan, tetapi juga harus berkualitas dan dapat memberikan hasil nyata yang bermuara pada pencapaian Visi dan Misi serta Tiga Fokus Utama organisasi.
Menurutnya, langkah pertama ini akan menjadi langkah penentu sekaligus akan menjadi sebuah keajaiban apabila kita berhasil melakukannya. Seperti contoh, seorang bayi yang lahir ke dunia dan berkembang hingga mampu menapakkan langkah pertamanya adalah sebuah keajaiban. Langkah yang diambil tentu masih berupa langkah awal. Namun apabila terus melangkah, maka jejak awal yang ditapaki akan menjadi jejak besar yang mengubah segalanya.
Langkah awal ini pula yang diciptakan oleh pendahulu kita dalam memulai perjalanan penyelenggaraan jaminan kesehatan hingga kemudian membentuk transformasi demi transformasi dan menciptakan lompatan besar, dari Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) menjadi BPJS Kesehatan dengan cakupan kepesertaan seluruh penduduk Indonesia.
“Transformasi dalam tubuh organisasi ini tidak hanya terjadi sekali. Perjalanan panjang mengarungi transformasi demi transformasi untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi rakyat Indonesia berawal dari Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang beroperasi sejak tahun 1968. Transformasi dilanjutkan dengan perubahan dari BPDPK menjadi Perum Husada Bhakti (PHB) tahun 1988 – 1992, PT Askes (Persero) tahun 1992 – 2013.
Dari ‘badan’ kembali ke ‘badan’, berawal dari BPDPK hingga menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. Hanya saja, ‘badan’ yang sekarang memiliki cakupan yang lebih luas yaitu penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia,” paparnya
Dijelaskannya pula, BPJS Kesehatan patut berbangga beberapa banyak yang dicapai organisasi ini boleh dikatakan fantastis. Salah satunya, dalam kurun waktu yang cukup singkat, BPJS Kesehatan mampu melaksanakan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang saat ini sudah mencakup lebih dari 222,6 juta peserta. Hal ini tentu membanggakan mengingat beberapa negara seperti Jerman, Jepang, Belgia, Austria dan negara lainnya memerlukan waktu hingga puluhan tahun untuk mewujudkan cita-cita mulia ini. Kepesertaan JKN-KIS terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun pertama penyelenggaraan Program JKN-KIS, tercatat jumlah peserta JKN-KIS adalah 133,42 juta. Hingga kini, per 05 Juli 2019 Kepesertaan JKN-KIS telah mencapai lebih dari 222,6 juta jiwa.
Ditambahkannya pula, di tahun 2019 BPJS Kesehatan kembali mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangan tahun 2018. Predikat ini merupakan predikat kelima yang diraih sejak BPJS Kesehatan beroperasi dan predikat ke-27 sejak PT Askes (Persero).
Berhasil meraih predikat Sangat Baik dengan skor 85,72 dari BPKP dalam pengukuran pelaksanaan Good Governance di BPJS Kesehatan pada tahun 2018.
Berhasil memenuhi target-target Annual Management Contract (AMC) Tahun 2018 dengan total capaian 102,78% dari target capaian 100% yang harus diraih.
Pemanfaatan layanan kesehatan sampai dengan tahun 2018 telah mencapai 874,1 juta atau rata-rata pada tahun 2018 sebanyak 640.822/hari kalender.
“Dari segi kepuasan, BPJS Kesehatan berhasil meraih tingkat kepuasan 79,7% dari sisi peserta dan tingkat kepuasan 75,8% dari sisi fasilitas kesehatan. Prosentase ini masuk dalam kategori tinggi dan masih on the track sesuai target yang termaktub dalam Peta Jalan JKN. Meraih sejumlah penghargaan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada BPJS Kesehatan selama tahun 2018,”tandasnya.
Menurutnya masih ada sejumlah tantangan yang saat ini dihadapi dalam penyelengggaraan Program JKN-KIS yang dapat dijawab melalui langkah inovatif yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital, terlebih di Era Revolusi Industri 4.0 yang mengedepankan otomasi dan digitalisasi.
Di Era Revolusi Industri 4.0 ini, kami berharap IT BPJS Kesehatan hadir sebagai game changer layanan digital yang mampu mendobrak dan mengubah cara berpikir masyarakat terhadap layanan digital, membuat inovasi yang membawa perubahan dan manfaat bagi organisasi dan masyarakat, serta mendorong implementasi industri 4.0.
Selaras dengan tema Hari Ulang Tahun ke-51 BPJS Kesehatan, mulai 15 Juli 2019, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-51, akan mulai proses implementasi piloting otomasi proses bisnis operasional dalam hal pengajuan dan pembayaran klaim di Kantor Cabang BPJS Kesehatan.
Otomasi proses bisnis pengajuan dan pembayaran klaim ini diharapkan mampu memangkas proses-proses manual yang kurang efisien dan kurang akurat. Dengan demkian diharapkan, produktivitas Kantor Cabang dapat berjalan lebih optimal.
Implementasi otomasi proses ini akan menjadi sebuah lompatan besar, sekaligus mengukuhkan langkah BPJS Kesehatan untuk terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas tanpa diskriminasi kepada masyarakat dan stakeholder. (stv)
