Mitra, MONITORSULUT.com. – Setelah dipastikan 20 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) memenuhi syarat untuk pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), yakni capaian vaksinasi untuk anak didik dan guru di atas 80 persen, maka Mitra siap melakukan PTM.
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Mitra, Ascke Benu saat dikonfirmasi sejumlah media, pada Minggu (3/10).
“Sesuai instruksi Bupati James Sumendap, PTM di sekolah dimungkinkan jika capaian vaksinasi tersebut terpenuhi. Sementara dari sekitar 40-an SMP, capaian vaksinasi 20 sekolah sudah memenuhi syarat untuk PTM,” Benu.
Menurutnya, kebijakan bupati ini memang berbeda dengan daerah lain, namun dinilainya sangat bijaksana dan merupakan langkah yang tepat guna mencegah penularan COVID-19, apalagi kepada siswa sekolah.
“Ini langkah bijaksana dari bupati yang sangat memperhatikan keselamatan anak sekolah. Selain capaian vaksinasi, protokol kesehatan wajib diterapkan agar pelaksanaan PTM aman bagi siswa dan guru di sekolah,” ucap Benu.
Lebih lanjut Benu mengatakan, kami selalu menginstruksikan kepada pihak sekolah untuk terus proaktif menggencarkan program vaksinasi, lebih khusus kepada anak didik, serta disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dan berharap agar pihak sekolah turut berperan aktif memberikan pemahaman kepada orang tua murid tentang pentingnya vaksinasi dan protokol kesehatan.
“Prokes itu wajib serta memacu progres vaksinasi juga menjadi faktor penting untuk bisa menggelar PTM. Dengan capaian vaksinasi yang maksimal diharapkan kekebalan kelompok di lingkungan sekolah bisa terbentuk,” kata Benu.
Benu menambahkan, pihaknya secara terus menerus memantau mekanisme pembelajaran di tingkat SD yang siswanya berusia di bawah 12 tahun dan belum masuk sasaran vaksinasi. Sehingga Dinas Pendidikan Mitra berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya saat ini sementara mempersiapkan Standart Operating Procedure (SOP) PTM yang menyesuaikan dengan protokol kesehatan.
“Anak usia 12 tahun ke bawah belum masuk sasaran vaksinasi. Makanya perlu ada SOP yang menjadi dasar dan mengatur mekanisme pelaksanaan pembelajaran bagi mereka,” jelas Benu.
(James)
