MONITORSULUT,SANGIHE —— Bank Indonesia terus memperkuat perannya dalam mendukung pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi ekonomi daerah, khususnya di wilayah kepulauan.
Hal ini ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumat (30/01).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, dalam paparannya menyoroti tantangan struktural pengendalian inflasi di Sangihe yang dipengaruhi keterbatasan akses transportasi laut dan udara. Kondisi tersebut berdampak pada fluktuasi harga komoditas strategis, seperti cabai rawit dan bawang merah, yang sensitif terhadap gangguan distribusi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia mendorong penguatan ketahanan pangan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta peningkatan kelancaran distribusi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan pengembangan infrastruktur logistik yang berkelanjutan.
Dari sisi digitalisasi, Bank Indonesia mencatat kinerja TP2DD Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan hasil yang positif.
Pemerintah daerah berhasil mempertahankan predikat “Digital” dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) semester I-2025, serta mencatat lonjakan peringkat Championship TP2DD dari posisi 40 pada 2024 menjadi peringkat 17 pada 2025.
Sementara Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan kolaborasi lintas institusi dengan tata kelola yang responsif menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, stabilitas harga kebutuhan pokok dan kelancaran distribusi pangan merupakan prasyarat utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Michael juga menegaskan bahwa digitalisasi tidak semata dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi, melainkan sebagai sarana untuk menghadirkan solusi yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. Ia berharap HLM TPID dan TP2DD ini dapat menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan yang strategis, terukur, dan berkelanjutan serta berpihak pada masyarakat Kepulauan Sangihe.
Dalam diskusi lanjutan, Bank Indonesia turut mendorong penguatan akses internasional melalui kebijakan direct call, khususnya dengan Tiongkok, sebagai langkah strategis memanfaatkan posisi geografis Sulawesi Utara. Kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan potensi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pemasok komoditas perkebunan unggulan, terutama kelapa.
Selain itu, Bank Indonesia kembali menekankan pentingnya perluasan penggunaan QRIS pada layanan publik sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tanpa menambah beban pajak maupun retribusi daerah.
Sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah diharapkan dapat terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga dan mempercepat digitalisasi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
(Yulia)
