MONITORSULUT,MANADO – Pengelolaan aspirasi masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah tidak terlepas dari kebutuhan warga. Menjawab kebutuhan tersebut, DPRD Provinsi Sulawesi Utara menghadirkan Sistem Informasi Aspirasi Publik (SIAP) Sulut sebagai platform digital untuk menata penyampaian dan penanganan aspirasi masyarakat.
Sistem ini diperkenalkan Sekretaris DPRD Sulut, Welliam Niklas Silangen, S.Sos., M.S., dalam kegiatan yang dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Johanis Victor Mailangkay, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Provinsi Tahlis Gallang, serta jajaran terkait.
Kehadiran SIAP Sulut membawa pendekatan baru dalam pengelolaan masukan publik. Aspirasi, saran maupun pengaduan masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai laporan yang diterima lembaga, tetapi dikelola melalui tahapan yang lebih terstruktur.
Prosesnya mencakup penerimaan, registrasi, verifikasi, klasifikasi, disposisi, pembahasan, tindak lanjut, monitoring hingga pelaporan. Dengan alur tersebut, setiap aspirasi diharapkan memiliki rekam proses yang jelas sehingga pengelolaannya dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Bagi DPRD, sistem ini juga memiliki arti penting dalam memperkuat hubungan antara kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan tugas kelembagaan. Aspirasi yang terkumpul dapat menjadi sumber informasi untuk melihat persoalan yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus bahan pertimbangan dalam menjalankan fungsi representasi, pengawasan dan penganggaran.
Data yang terdokumentasi secara sistematis juga berpotensi membantu DPRD mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dengan demikian, masukan masyarakat dapat menjadi salah satu dasar dalam pembahasan kebijakan dan arah pembangunan daerah.
Pengembangan SIAP Sulut mendapat dukungan pimpinan DPRD. Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen bersama Wakil Ketua dr. Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter dan Stela Runtuwene memberikan apresiasi terhadap upaya penguatan sistem penyerapan aspirasi tersebut.
Platform ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, termasuk perangkat daerah terkait, terutama ketika aspirasi masyarakat membutuhkan penanganan lintas sektor.
SIAP Sulut merupakan bagian dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 yang dikembangkan oleh Sekretaris DPRD Sulut.
Pengembangannya juga sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan reformasi birokrasi, khususnya dalam mendorong pelayanan publik yang lebih terbuka, partisipatif dan akuntabel.
Ke depan, penyempurnaan sistem akan diarahkan pada pengembangan fitur layanan, penguatan regulasi dan standar operasional prosedur, peningkatan kapasitas aparatur serta integrasi data secara bertahap.
Namun, ukuran penting dari kehadiran sistem ini nantinya bukan hanya pada kemudahan masyarakat menyampaikan aspirasi. Konsistensi dalam mengelola, meneruskan dan menindaklanjuti setiap masukan akan menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan publik.
Melalui SIAP Sulut, DPRD diharapkan memiliki mekanisme pengelolaan aspirasi yang lebih tertata, sekaligus membuka ruang agar kebutuhan masyarakat semakin terhubung dengan proses perumusan kebijakan pembangunan di Sulawesi Utara.