MONITORSULUT,MANADO —
FISIP Unsrat kawal Pilkades dengan menyiapkan forum penguatan demokrasi desa bersama ABPEDNAS di Minahasa Selatan
FISIP Unsrat menilai Pilkades menjadi salah satu penentu kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
Perhatian tersebut diwujudkan melalui forum dialog yang akan digelar pada Selasa, 5 Mei 2026, di Aula Pemkab Minahasa Selatan.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam mendorong penguatan demokrasi akar rumput.
Forum tersebut digelar FISIP Unsrat bersama ABPEDNAS atau Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk membangun pemahaman yang sama terkait aturan, tahapan, serta potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkades.
Koordinator Program Studi S2 Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat, Dr. Welly Waworundeng, M.Si, mengatakan Pilkades kerap menjadi kontestasi yang rawan konflik. Menurutnya, pengalaman penyelenggaraan sebelumnya menunjukkan persoalan dapat muncul dari berbagai sisi, baik penyelenggara, calon, maupun pemilih.
“Perbedaan pemahaman terhadap aturan dan dinamika pemilihan sering kali memicu situasi yang tidak diharapkan. Karena itu, perlu ada mitigasi dan sistem pengawasan sejak awal,” ujar Waworundeng.
Ia menjelaskan, forum ini akan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kajati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., Ketua Umum ABPEDNAS Sulut Ir. Stefanus BAN Liow, M.A., serta Dekan FISIP Unsrat Dr. Ferry Daud Liando.
Selain itu, KPU Minahasa juga akan dilibatkan untuk memberikan evaluasi dan masukan terkait penyelenggaraan Pilkades di Sulawesi Utara.
Kegiatan tersebut dijadwalkan turut dihadiri Bupati Minahasa Selatan bersama perwakilan aparat keamanan. Kehadiran pemerintah daerah dan unsur keamanan dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dalam mencegah potensi gangguan selama tahapan Pilkades berlangsung.
Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat, Gustaf Undap, mengatakan mahasiswa juga akan dilibatkan dalam agenda ini. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi akan dibekali pemahaman mengenai prosedur dan tahapan Pilkades yang benar.
“Program ini menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa agar mereka memahami dinamika pemilihan dan mampu menuangkannya dalam karya ilmiah sebagai bentuk kontribusi nyata untuk ilmu pengetahuan,” kata Undap.
Ia menambahkan, peran mahasiswa penting dalam membantu mencermati pola persoalan yang muncul di lapangan. Dengan begitu, kampus tidak hanya hadir dalam ruang akademik, tetapi juga memberi kontribusi terhadap praktik demokrasi di desa.
Melalui forum ini, FISIP Unsrat berharap pelaksanaan Pilkades dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan minim konflik. Program tersebut juga diharapkan menjadi jembatan antara teori pemerintahan di kampus dan praktik nyata di masyarakat.