MANADO — Bank Indonesia terus mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah di wilayah perbatasan. Salah satunya melalui penguatan implementasi sistem pembayaran nontunai di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Talaud di Manado, Rabu (11/3/2026).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menyebut capaian digitalisasi transaksi daerah Talaud tergolong tinggi.
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Talaud tercatat mencapai 98 persen pada semester II 2025, menempatkannya di peringkat kelima dari 70 kabupaten di wilayah Sulawesi.
Meski demikian, Joko menilai percepatan digitalisasi masih perlu diperkuat, terutama melalui komitmen pimpinan daerah serta sinergi antar organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Talaud, Yohanis Kamagi, mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam memperluas transaksi nontunai.
Di antaranya rendahnya literasi masyarakat terkait pembayaran pajak dan retribusi secara digital, serta belum optimalnya pemanfaatan kanal pembayaran berbasis e-commerce.
Selain itu, banyak kendaraan milik warga Talaud yang masih tercatat di Manado sehingga potensi penerimaan pajak daerah belum sepenuhnya tergarap.
Untuk menjawab persoalan tersebut, TP2DD Talaud menggagas program Siswa Duta Digital. Program ini melibatkan pelajar sebagai agen edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pembayaran pajak, retribusi, dan transaksi keuangan secara digital.
Sementara itu, Kepala Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan SP-PUR Kantor Perwakilan BI Sulut, Ircham Andrianto Taufick, merekomendasikan penyusunan roadmap ETPD 2026–2030 serta penerapan diagnostic tools guna memperkuat arah kebijakan digitalisasi keuangan daerah.
Melalui langkah tersebut, digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Talaud diharapkan semakin optimal dan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah serta kemandirian fiskal wilayah perbatasan.
(Yulia)
