MONITORSULUT——- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bitung mencatat realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) Kota Bitung Tahun Anggaran 2025 mencapai 98,47 persen hingga 16 Desember 2025 pukul 10.00 WITA.
Dari total pagu sebesar Rp696,12 miliar, dana yang telah terserap mencapai Rp685,50 miliar, menyisakan anggaran Rp10,62 miliar.
Kepala KPPN Bitung, Danny Junanto, mengatakan capaian tersebut mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran daerah yang relatif optimal dan berdampak langsung pada perekonomian lokal.
“Penyerapan TKD yang tinggi ini tidak hanya mendukung kelancaran pelayanan publik dan pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujar Danny Junanto.
Berdasarkan data KPPN Bitung, Dana Alokasi Umum (DAU) mencatat realisasi tertinggi dengan tingkat serapan 99,86 persen, sementara Transfer Insentif Fiskal telah terealisasi 100 persen.
Capaian ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi indikator kinerja serta mengelola belanja secara efektif.
Danny menjelaskan, pemanfaatan dana transfer, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat, memiliki peran strategis dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
“Melalui belanja pemerintah yang tepat sasaran, UMKM dapat memperoleh efek pengganda, baik dari sisi peningkatan permintaan, kemudahan akses pembiayaan, maupun dukungan program pemberdayaan,” jelasnya.
Sementara itu, DAK Non Fisik terealisasi 97 persen, dan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai 95,63 persen. Adapun DAK Fisik baru terealisasi 71,72 persen, dengan sisa anggaran yang umumnya terkait progres pekerjaan fisik dan penyelesaian administrasi di akhir tahun anggaran.
KPPN Bitung, lanjut Danny, terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah agar belanja yang tersisa dapat dimaksimalkan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal.
“Ke depan, kami berharap pengelolaan TKD dapat semakin diarahkan untuk memperkuat ekosistem UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya.
(Yulia)
