Bupati Sitaro Tekankan Optimalisasi Dana Desa untuk Program Prioritas 2026

Indeks95 Dilihat

Sitaro, Monitorsulut.com – Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Ingrid Kalangit, menegaskan bahwa penggunaan dana desa harus diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Fokus utama termasuk percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, peningkatan ketahanan pangan, serta penguatan koperasi desa.
Pesan tersebut disampaikan Chyntia saat menghadiri kegiatan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung Tahun 2026 yang digelar pekan lalu di Auditorium Kantor Bupati, Selasa (2/9/2025).
Bupati menyoroti bahwa evaluasi RKP tidak boleh menjadi agenda seremonial. Sebaliknya, forum tersebut harus dimanfaatkan sebagai ruang sinkronisasi kebijakan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kampung.
“Dengan memastikan pelayanan prima dan mendukung kebijakan pemerintah pusat, kita dapat bersama mewujudkan visi Sitaro Maju Sejahtera Damai dan Dahsyat (Masadada),” ujar Chyntia.
Dokumen RKP Harus Sesuai Kewenangan dan Aturan
Chyntia meminta agar penyusunan RKP Kampung sepenuhnya berpedoman pada kewenangan desa serta selaras dengan arah pembangunan daerah tanpa mengabaikan ketentuan perundang-undangan.
Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan sejumlah imbauan, antara lain:
memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan sesuai standar PLN,
bijak dan bertanggung jawab menggunakan media sosial,
mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan (pos kamling),
serta menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.
Bupati mengingatkan bahwa para ASN dan perangkat kampung merupakan representasi pemerintah di masyarakat, sehingga harus memberi contoh positif dan tidak mudah terprovokasi isu yang belum pasti kebenarannya.
“Mari sebarkan konten positif dan lawan berita hoaks,” tegasnya.
Ajak Kolaborasi Tingkatkan Pelayanan Publik
Sebagai penutup, Chyntia menegaskan pentingnya peningkatan pelayanan publik terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Ia menilai, sinergi seluruh pihak—pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan warga—sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dan kedamaian berkelanjutan di Tanah Karangetang Mandolokang Kolo-Kolo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *