Sitaro, Monitorsulut.com – Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Ingrid Kalangit, meminta pemerintah desa memperkuat perencanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa sebagai langkah strategis untuk mendukung program prioritas pemerintah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung Tahun 2026, pekan lalu.
Chyntia menegaskan bahwa perencanaan desa memegang peran penting dalam mencapai sasaran pembangunan daerah. Karena itu, penyusunan RKP tidak boleh sekadar formalitas, tetapi harus menjadi instrumen perencanaan yang akurat, partisipatif, dan sesuai kewenangan kampung.
“Dokumen RKP harus selaras dengan visi pembangunan daerah serta mendukung program-program nasional, mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, hingga penguatan ketahanan pangan dan koperasi desa,” ujarnya, Selasa (2/09/2025) di Auditorium Kantor Bupati.
Ia menambahkan bahwa aparatur kampung wajib memahami regulasi dan mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran. Penguatan kapasitas perangkat desa, kata Chyntia, menjadi kunci agar dana desa dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan beberapa imbauan penting, antara lain keselamatan ketenagalistrikan sesuai arahan PLN, penggunaan media sosial secara bijak, pengaktifan kembali pos kamling, serta upaya menjaga kondusivitas wilayah.
“Sebagai aparatur negara, setiap tindakan dan unggahan kita di media sosial menjadi sorotan publik. Karena itu, gunakan media sosial dengan bijak dan hindari memposting hal-hal yang bisa menimbulkan kegaduhan,” pesannya.
Chyntia pun mengingatkan bahwa ASN dan perangkat kampung adalah garda terdepan pemerintah di tengah masyarakat. Mereka diharapkan menjadi penyejuk, pemersatu, dan tidak mudah terprovokasi isu tanpa sumber jelas.
Untuk memperkuat fondasi pembangunan desa, Bupati menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Menurutnya, sinergi semua pihak—pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga masyarakat luas—sangat dibutuhkan demi mewujudkan stabilitas, kesejahteraan, dan kedamaian berkelanjutan di Tanah Karangetang Mandolokang Kolo-Kolo.
