KONITORSULUT——-Di tengah derasnya arus informasi yang beredar di berbagai kanal percakapan publik, termasuk grup-grup WhatsApp, nama Sulawesi Utara kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, perbincangan hangat itu dipicu oleh kabar mengenai “rapor merah” kinerja Pemerintah Provinsi Sulut dalam hasil evaluasi nasional Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2025.
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara, Herol Vresly Kaawoan (HVK), angkat bicara untuk meluruskan persepsi publik agar tidak terjadi kekeliruan dalam membaca konteks penilaian tersebut. Dengan nada tegas namun tetap proporsional, Herol menjelaskan bahwa angka dan peringkat yang tercantum dalam dokumen resmi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sejatinya merupakan cerminan kinerja pemerintahan tahun 2023, bukan kinerja dari kepemimpinan yang kini sedang berjalan.
“Perlu dipahami secara objektif bahwa hasil evaluasi ini adalah potret masa lalu. Tahun yang dinilai adalah 2023, sementara pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay baru resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Jadi jelas, skor tersebut bukan representasi dari kerja pemerintahan sekarang,” ujar Herol, yang juga dikenal sebagai mantan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut periode 2019–2024.
Berdasarkan data Kemendagri, Sulawesi Utara menempati peringkat ke-30 dari 33 provinsi dengan skor 2,0202, dan dikategorikan memiliki status kinerja “rendah”. Namun bagi Herol, angka tersebut justru menjadi pemicu semangat dan energi baru bagi pemerintahan yang kini bertekad melakukan reformasi menyeluruh.
“Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur tidak melihat ini sebagai aib, melainkan sebagai titik awal untuk berbenah. Keduanya telah menegaskan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil,” tutur Herol dengan nada optimistis.
Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Yulius–Victor, Sulut kini tengah bergerak pada arah yang lebih progresif. Reformasi birokrasi dijalankan dengan prinsip kolaborasi lintas sektor, sementara setiap perangkat daerah didorong agar bekerja dengan pendekatan berbasis data, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkeadilan.
Herol, yang kini juga menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra Sulut, menilai bahwa perjalanan menuju pemerintahan yang tangguh memang tidak bisa ditempuh seketika. Diperlukan waktu, konsistensi, dan kepemimpinan yang memiliki visi jauh ke depan.
“Pemerintahan Yulius–Victor tidak sedang mencari kambing hitam, tetapi sedang menata ulang seluruh fondasi tata kelola. Inilah fase perbaikan struktural yang akan menentukan masa depan Sulawesi Utara lima sampai sepuluh tahun ke depan,” tegas Herol, jebolan Diklat Hambalang yang dikenal vokal dalam isu reformasi birokrasi.
Dengan nada penuh keyakinan, Herol menutup penjelasannya bahwa era baru kepemimpinan di Sulut sedang bergerak menuju perubahan yang nyata. Ia percaya, pada evaluasi nasional berikutnya, wajah Sulawesi Utara akan tampil berbeda — lebih terang, lebih transparan, dan lebih kompetitif.
“Rapor masa lalu bukanlah akhir cerita. Ini hanyalah prolog menuju babak baru: kebangkitan Sulawesi Utara yang modern, efisien, dan berdaya saing,” pungkasnya.
(***)
