MONITORSULUT,Sangihe- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Sosial Daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perampungan Groundchecking Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Kodim 1301 Sangihe, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, bersama jajaran Dinas Sosial Daerah, dengan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), BRI Cabang Tahuna, BPJS Kesehatan, serta diikuti oleh pendamping sosial SDM PKH, pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Sangihe.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Doktarius Pangandaheng, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyinkronkan data dan langkah kerja lintas instansi, terutama antara Pemkab Sangihe, BPS, BRI, dan BPJS Kesehatan.
“Sinkronisasi ini dilakukan dalam rangka mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang menjadi acuan penting dalam penetapan penerima bantuan sosial. Selain itu, data DTSEN juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memastikan tingkat kemiskinan tercatat sesuai kondisi riil masyarakat di lapangan,” ujar Doktarius.
Dikesempatan yang sama, Bupati Michael Thungari dalam sambutannya, menegaskan bahwa kegiatan groundchecking DTSEN merupakan langkah strategis untuk memastikan keakuratan data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Kegiatan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan administratif, tetapi sebagai dasar pembuktian apakah data tersebut benar-benar mencerminkan realitas masyarakat di lapangan,” tegas Bupati.
Bupati juga menyoroti masih adanya permasalahan penyaluran bantuan sosial yang belum tepat sasaran, serta belum optimalnya verifikasi dan validasi (verivali) data penerima manfaat di lapangan.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui monitoring, evaluasi, dan sinergitas lintas sektor antara Dinas Sosial, BPS, pemerintah kampung, perangkat daerah, serta lembaga penyalur seperti BRI dan BPJS Kesehatan.
“Data bukan sekadar angka, melainkan fondasi kebijakan publik yang menentukan arah dan sasaran program pemerintah. Dengan data yang akurat, kita dapat menentukan lokus intervensi yang tepat, memperkuat perencanaan lintas sektor, dan menghindari kesalahan penyaluran bantuan sosial,” jelasnya.
Dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem, Bupati Thungari mengungkapkan bahwa Pemkab Sangihe terus menjalankan sejumlah langkah strategis, di antaranya:
•Pemaksimalan verivali penerima bantuan sosial,
•Pemetaan faktor penyebab kemiskinan di tiap kecamatan,
•Sinergi pendanaan antara APBD, APBDes, dan CSR perusahaan, serta
•Penguatan program inovatif daerah “Gerakan Membara Mesuang” (Menanam Bersama Rakyat Mendukung Swasembada Ketahanan Pangan) yang terbukti mampu menekan beban pengeluaran masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan lokal.
Menutup sambutannya, Thungari mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan groundchecking DTSEN sebagai momentum pembaruan data dan penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan kemiskinan di Sangihe.
“Kita tidak hanya sedang menghimpun angka, tetapi sedang menegakkan keadilan sosial dengan memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Bupati. (Moy)
