MONITORSULUT,SITARO—— Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sitaro menggelar kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral dan Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan, Kamis (10/05/2025), di Media Center Kantor Bupati Sitaro.
Acara ini secara resmi dibuka oleh Bupati Sitaro, Chyntia I. Kalangit, dan dihadiri oleh Kepala BPS Kabupaten Sitaro, Inke Tambeo, para kepala perangkat daerah, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Chyntia Kalangit menekankan pentingnya statistik sektoral sebagai fondasi dalam pengambilan kebijakan. “Statistik sektoral bukan hanya angka, tetapi menjadi landasan dalam setiap pengambilan kebijakan. Dengan data yang akurat, kita bisa merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati.
Ia juga memberikan apresiasi kepada BPS atas kerja sama yang telah terjalin, serta mendorong seluruh perangkat daerah agar aktif dalam membangun ekosistem data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pemahaman terhadap standar pelayanan BPS, baik dalam layanan konsultasi statistik, perpustakaan statistik, maupun rekomendasi statistik—baik daring maupun luring—perlu terus ditingkatkan.
“Forum ini menjadi ruang strategis bagi kita semua untuk memperdalam pemahaman tentang standar pelayanan publik. Harapannya, pelayanan kepada masyarakat bisa terus kita tingkatkan, berbasis data yang kredibel dan akurat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sitaro, Inke Tambeo, dalam paparannya menjelaskan berbagai standar layanan publik yang telah diterapkan oleh BPS. Ia juga mengajak perangkat daerah untuk lebih proaktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral, guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang lebih baik.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan perwakilan dari berbagai perangkat daerah. Mereka menyampaikan berbagai tantangan dan kebutuhan terkait pengelolaan statistik di lingkungan kerja masing-masing, dalam rangka menciptakan sinergi data yang lebih efektif dan efisien.
