MONITOR Sulut – Mewakili Gubernur Sulut saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Forum Perlindungan Awak Kapal Perikanan (FPAKP) , Plh. Sekdaprov Sulut Asano Gemmy Kawatu SE MSi mengatakan bahwa upaya perlindungan terhadap awak kapal dilakukan Pemprov Sulut dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan SK Gubernur Nomor 117 tahun 2020.
Menurut Plh Sekdaprov Kawatu upaya perlindungan pemerintah dengan membentuk Pokja sangat penting mengingat Sulut memiliki wilayah perairan yang luas, dimana sektor perikanan merupakan satu dari lima sektor unggulan di Sulut, yang di dalamnya melibatkan para awak dari perahu-perahu atau kapal-kapal nelayan daerah ini.
“Bicara tentang keberadaan nelayan yang ada di sini (Sulut), kontribusi untuk PDRB kita relatif tinggi. Apalagi sumbangsih yang diberikan masyarakat nelayan di Nusa Utara, termasuk di Kota Bitung. Ini harus dijaga dan dirawat karena Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven OE Kandouw merasa sepenuhnya sangat bertanggungjawab terhadap keberadaan dari siapa pun yang terkait dengan dunia perikanan,” tandas Kawatu.
Namun, Kawatu menilai bahwa efektivitas Pokja belum optimal, karena masih ada berbagai kekurangan.
“Kita mungkin masih akan dibantu oleh pihak Kementerian dan Yayasan tentang proses pendataan,” tandas Kawatu.
Sementara itu Kadisnakertrans Sulut Ir. Erny Tumundo MSi saat diwawancarai wartawan menyatakan dengan adanya forum ini, maka pihaknya akan untuk terus melaksanakan program-program kerja dalam rangka untuk melindungi awak Kapal Perikanan yang ada di Sulawesi Utara.
Kegiatan ini melibatkan tiga Kementerian, yaitu Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, serta Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Turut hadir, Asdep Keamanan dan ketahanan Kemaritiman dan Bidang Investasi RI, Nurhayadi, Wakil Bupati Sitaro John Palandung, Kepala DKP Sulut DR Tinneke Adam, Kepala Dishub Sulut DR Lynda Watania , Karo Kesra Freidy Kaligis dan instansi terkait. (Stv)
