MONITOR SULUT,Boltim – Mulai 2019 ini pengawasan pengelolaan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa mulai dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Utara (SULUT). Hal ini sesuai Penyampaian Sekretaris Daerah Kabupaten Boltim Ir.Hi. Muhammad Assagaf. Senin (22/7/19).
Menurutnya, ADD bersumber dari APBD Boltim dan Dana Desa bersumber dari APBN tersebut pengelolaan keuangannya mulai tahun ini di audit langsung oleh BPKP.
“Tidak hanya Pengelolaan keuangan Kabupaten yang diaudit BPKP, tetapi 80 Desa di Boltim ikut di bidik untuk diaudit,”kata Assagaf.
BPKP Perwakilan Sulut lanjutnya, memiliki kewenangan lebih apabila mendapati ada permasalahan tentang keuangan di Desa.
“Mereka bisa merekomendasikan langsung ke Aparat Penegak Hukum, tak perlu lagi lewat Pemerintah kabupaten, dan ini sudah saya ingatkan pada setiap evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten,”jelas sala satu bakal Cabub Boltim itu.
Ia mengaku, BPKP dalam waktu dekat ini akan segera turun ke daerah untuk mengambil sampel pengelolaan keuangan di desa.
“Mereka akan meminta pengelolaan keuangan di empat desa, dua terburuk, dan dua desa terbaik, BPKP akan membantu perangkat desa agar tidak salah menggunakan DD/ADD,”tutupnya (IK)
