“pihak BPBD telah memberikan jaminan, olehnya kami akan memberi kesempatan walaupun saya tahu ini sebenarnya adalah ruang yang sempit. Memang itu adalah solusi, tapi belum tentu juga realisasinya betul-betul akan terlaksana” ungkap Apriano Saerang.
MONITOR SULUT, MANADO – Dana bantuan korban bencana banjir tahun 2014 kembali menimbulkan perdebatan. Pasalnya sampai sekarang masih terjadi ketidaksesuaian data antara pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan masyarakat korban bencana.
Menurut beberapa warga yang datang menyuarakan aspirasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, Senin (5/6) siang tadi, mereka menduga ada kongkalingkong antara petugas. Hal tersebut dikarenakan dari data yang ada, banyak sekali nama-nama yang sebelumnya terdaftar sebagai calon penerima bantuan, kini sudah tidak ditemukan. Selain itu, nama-nama yang sebelumnya tidak berhak mendapatkan, telah berada di dalam daftar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Manado, Apriano Saerang menuturkan bahwa Dewan akan memberikan kesempatan kepada pihak pemerintah Kota Manado dalam hal ini BPBD untuk dapat menyelesaikan permasalahan dana bantuan bencana tersebut.
“sesuai dengan kesimpulan sementara, tadi telah dikatakan bahwa pihak BPBD siap untuk mengusulkan kembali nama-nama masyarakat yang layak menerima dana bantuan. Oleh karena itu, kita akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa melaksanakannya, dengan kesepakatan batas akhir penyelesaian data yaitu tanggal 10 juni nanti” ungkap dewan yang biasa disapa Ade ini.
Adapun ditempat yang sama, Kepala BPBD Max Tatahede menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya untuk melakukan verifikasi kembali nama-nama korban penerima bantuan bencana, dan optimis bahwa pendataan tersebut dapat selesai tepat pada waktunya.
“saya akan upayakan seluruh kemampuan saya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Paling lambat hari rabu kami akan melakukan verifikasi, kan nama-namanya sudah ada, jadi yang tidak layak pasti akan dicoret” tegas Tatahede. (Angel)
